1. Cara mensosialisasikan Pendidikan
Kewarganegaraan agar tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dapat berhasil.
Pendidikan
Kewarganegaraan pada umumnya memiliki tujuan utama untuk menghasilkan atau
membentuk warga Negara yang baik., selain itu juga untuk mewujudkan rasa
nasionalisme dan patriotisme untuk bangsanya. Agar tujuan pendidikan
kewarganegaraan dapat berhasil, maka diperlukan sosialisasi hasil kajian esensi
pendidikan kewarganegaraan dan sosialisasi bagaimana pembelajarannya agar mampu
memperkuat revitalisasi nasionalisme suatu bangsa menuju character and nation
building sebagai tumpuan harapan pendidikan masa depan. Mensosialisasikannya
salah satunya dengan cara mewajibkan anak-anak untuk mengikuti pendidikan dasar
yang didalamnya juga terdapat pendidikan kewarganegaraan, juga pendidikan
formal maupun informal harus menggunakan proses belajarnya menyenangkan,
mengasyikkan, sekaligus mencerdaskan. Selain itu juga dengan menyempurnakan
kurikulum inti pendidikan kewarganegaraan.
.
2. Alasan pentingnya pendidikan
Kewarganegaraan bagi suatu negara/bangsa.
Pertama,
materi pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa untuk mengenal aturan dasar
kewarganegaraan. Hal ini khususnya terkait hak dan kewajiban mereka sebagai
warga Negara. Kedua, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu media
untuk mengajarkan kehidupan politik kepada siswa, tanpa harus terlibat langsung
dalam kegiatan politik praktis. Ketiga, dapat mendidik siswa untuk lebih
memiliki toleransi dan tenggang rasa terhadap sesame manusia yang berada dalam
satu Negara yang sama. Keempat, pendidikan kewarganegaraan memberikan
pengetahuan pada siswa tentang peraturan Negara yang mengikat agar para siswa
bias hidup dalam aturan hokum yang berlaku. Dan yang terakhir, sebagai sarana
untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada siswa. Dengan demikian, diharpkan
rasa nasionalisme dapat ditumbuhkan melalui pelajaran ini.
(Lemhannas.Pendidikan Kewarganegaraan.2005)
3. Evaluasi silabus pendidikan Kewarganegaraan
yang terbaru.
Silabus
pendidikan Kewrganegaraan untuk perguruan tinggi menurut saya bagus, walau
masih perlu untuk ditambah dengan materi yang dapat meningkatkan kualitas
wawasan mahasiswa mengenai kepentingan publik dan kewarganegaraan serta
mengerti problematika bangsa dalam
konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di era global, sehingga para
mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan mampu memberikan kontribusi solusi
pemecahan masalah, bukan menjadi bagian dari problem itu sendiri. Karena sejauh
ini sebagian mahasiswa malah menjadi masalah, seperti tindakan tawuran dan
kekerasan serta demokrasi yang anarkis.
4. Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban
warganegara serta pemerintah yang sesuai dengan pasal-pasal UUD 1945.
Sejauh
ini pemerintah belum menjamin terlaksana beberapa hak dan kewajiban warganegara
sehingga masyarakat belum dapat melaksanakan beberapa hak dan kewajibannya,
seperti memperoleh bantuan hokum yang sekarang ini hanya bagi masyarakat yang
berduit. Contoh lainnya masyarakat belum mendapat kehidupan, dan pekerjaan yang
layak karena pemerintah belum menyediakan kesejahteraan warganya. Sedangkan
dalam warganegaranya, masyarakat kecil belum melaksanakan kewajiban mengikuti
pendidikan dasar. Padahal, pemerintah sudah menyediakan sekolah gratis.
5. Solusi agar terjadi hubungan yang sehat
antara pemerintah pusat dan daerah.
Pertama,
melakukan prinsip sharing of power (berbagi kewenangan), dalam arti bahwa
pemerintah pusat, selain memiliki kewenangan pokok, juga memiliki kewenangan-
kewenangan sektoral yang dikelola secara bersama-sama dengan pemerintah daerah.
Dengan demikian, sejatinya, kewenangan yang dimiliki oleh daerah tidak lain
adalah kewenangan- kewenangan sektoral yang telah didesentralisasikan oleh
pemerintah pusat. Kedua, melakukan rekonstruksi konsep desentralisasi dan
otonomi daerah. Ketiga, memperbaiki agenda reformasi yang lebih berorientasi
pada peningkatan kapasitas negara. Dan yang terakhir, dilakukannya perubahan
pola interaksi state-society agar tidak terjadi perebutan keputusan antara
pemerintah pusat dan daerah, sehingga semakin berperannya elite masyarakat (societal
actors) dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan kebijakan.
6. Pentingnya pendidikan HAM bagi warga Negara
Indonesia dalam mewujudkan Indonesia baru.
Pendidikan
HAM penting untuk diupayakan. Menurut Asmar Oemar Saleh (Mantan Deputi HAM,
Meneg HAM RI) ,pendidikan HAM memiliki dimensi strategis dalam memajukan,
melindungi, menegakkan dan menghormati HAM. Pendidikan HAM bukan saja merupakan
ikhtiar untuk menyebarluaskan pemahaman dan wawasan HAM kepada seluruh
masyarakat secara holistic, tetapi juga penciptaan agar HAM menjadi bagian
integral dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan HAM juga merupakan refleksi
dari usaha melindungi HAM. Perlindungan terhadap HAM ini kini bahkan menjadi
tuntutan dan harapan seluruh masyarakat di satu sisi dan di sisi lain menjadi
kewajiban Negara. Sehingga bila
perkembangannya berhasil, dalam jangka panjang berdampak positif dan
konstruktif bagi kehidupan manusia yang lebih beradab, demokratis dan
menjunjung tinggi nilai-nilai HAM untuk mewujudkan Indonesia baru, tanpa adanya
pelanggaran HAM kembali.
7. Pendidikan Kewarganegaraan yang ideal bagi
Indonesia agar tujuan Pendidikan
Kewarganegaraan berhasil, dan contoh parameter keberhasilannya.
Pendidikan
Kewarganegaraan yang ideal yaitu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan
ideology pancasila, dalam proses pembelajarannya juga menyangkut kondisi dan
problematika bangsa sehingga siswa dapat memecahkan masalah bangsa ini. Dalam
keberhasilannya, di kehidupan bangsa tidak ada lagi masalah seperti kasus
korupsi, terciptanya keadilan hokum, pemerintah kembali ke rakyat, dan rakyat
lebih demokratis dan ikut campur dalam pemerintahan, tidak lagi golput.
8. Cara mencegah disintegrasi bangsa, karena
adanya aspirasi kedaerahan yang menguat dan adanya gerakan New Etnisitas.
Diperlukan
suatu upaya pembinaan yang efektif dan berhasil, diperlukan pula tatanan,
perangkat dan kebijakan yang tepat guna memperkukuh integrasi nasional antara
lain :
a. Membangun dan menghidupkan terus
komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.
b. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri
untuk selalu membangun konsensus.
c. Membangun kelembagaan (pranata) yang
berakarkan nilai dan norma (nilai-nilai Pancasila) yang menyuburkan persatuan
dan kesatuan bangsa.
d. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang
konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang
mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.
e. Upaya bersama dan pembinaan integrasi
nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif.
9. Akar permasalahan terorisme Indonesia
Aksi
terorisme di tanah air tidak serta merta dilakukan karena motivasi ideology,
negara islam Indoensia, atau balas dendam, tetapi yang juga akar terorisme yang
bersumberdari kemiskinan, ketidak adilan. Bila terorisme negara dilakukan
dengan mengontrol organisasi masyarakat sipil, maka terorisme sekarang
dilakukan dengan meningkatnya kebebasan masyarakat sipil berorganisasi. Bila
terorisme Negara melahirkan ketidak adilan dan kemiskikan, maka terorisme
sekarang lahir atau berakar dari ketidakadilan dan kemiskinan.
10. Solusi permasalahan terorisme di
Indonesia.
- Melalui strategi supremasi hukum,
upaya penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Tidak pandang bulu dan tidak mengarah pada
penciptaan citra negatif pada kelompok/komunitas tertentu.
- Prinsip indepedensi juga di laksanakan
untuk menegakkan ketertiban dan melindungi masyarakat dari pengaruh tekanan
negara asing atau kelompok tertentu.
- Melakukan koordinasi antara instansi
terkait dengan komunitas intelejen dalam penyaluran informasi dan analisa serta
partisipasi aktif dari komponen masyarakat.
- Strategi demokrasi di terapkan dengan
memberikan peluang kepada masyarakat sebagai saluran aspirasinya dalam meredam
potensi gejolak radikalisme dan terorieme.
- Melakukan pendekatan terhadap tokoh
masyarakat serta memberikan kefahaman dan membentuk pola fikir yang benar.
- Masyarakat diberi andil untuk ikut
serta dalam usaha-usaha menaggulangi terorisme.
11. Manajemen Konflik.
Manajemen
konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga
dalam rangka mengarahkan perselisihan kea rah hasil tertentu yang mungkin atau
tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin
atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat
atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri,
kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa memakai bantuan pihak
ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang
berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi para
pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran.
12. Akar permasalahan terjadinya konflik.
Banyak
akar permasalahan terjadinya konflik, salah satunya seperti contoh diatas yaitu
karena unsur SARA. Menurut Sigit Dwi Kusrahmadi, M.Si (dalam artikel Pandangan
teori konflik terdapat masyarakat majemuk), konflik sosial dapat bersumber dari
pertentangan atau pertikaian antar pribadi, mulai dari
konflik kelas sampai
tingkat nasional. Dalam
kondisi konflik kelompok kepentingan akan saling bersaing dan
bertikai untuk memenangkan kelompoknya.
Konflik sebagai gejala sosial
yang melekat pada
masyarakat bersumber dari
permasalahan-permasalahan
yang ada dalam
masyarakat itu sendiri.
Perubahan sosial yang
timbul dalam masyarakat karena dalam masyarakat ada unsur-unsur yang
saling bertentangan. Kontradiksi
ini bersumber dalam
kenyataan bahwa dalam
masyarakat mengenal
pembagian kekuasaan yang
tidak merata, sehingga
terjadi penindasan sebagai
benih konflik. Terjadinya konflik sebagai hal wajar, namun memiliki sisi
positif karena konflik dapat mendorong
terjadinya perubahn sosial dalam masyarakat yang maju.
13. Solusi untuk mengatasi konflik
Menurut
Sigit Dwi Kusrahmadi, M.Si (dalam artikel yang berjudul Pandangan teori konflik
terdapat masyarakat majemuk) ,dalam
usaha mengatasi konflik
diperlukan acuan budaya
nasional yang dapat diterima oleh
seluruh masyarakat majemuk
dengan mengedepankan nilai-nilai demokratisasi, eqalitarian,
keadilan, dan kebebasan dalam mengembangkan agama dan budaya. Dalam
menyelesaikan konflik dperlukan resousi konflik
yang harus memahami akar
permasalahan; baik ekonomi,
politik, sosial, budaya,
agama dan hubungan
antar setiap elemen bangsa. Setiap elemen bangsa juga harus
mengembangkan kearifan lokal dan
keunggulan masyarakat majemuk dalam
koridor negara Integralistik agar
terwujud masyarakat Sipil atau Civil Society.
14. Cara mengatasi masalah pulau-pulau di
perbatasan
Penjagaan
wilayah perbatasan dapat melalui orientasi pembangunan kawasan perbatasan yang
integratif dan berkesinambungan. Artinya segenap komponen bangsa memiliki peran
dan tanggungjawab yang sama, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam
memajukan kawasan perbatasan. Integrasi perencanaan,regulasi, kelembagaan dan
pembiayaan pembangunan harus berjalan sinergis yang melibatkan pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat. Untuk pemerintah sendiri, ada dua hal yang harus
dilakukan dalam menangani masalah perbatasan. Kedua hal itu adalah memberi
anggaran khusus untuk warga negara di perbatasan dan menambah pos-pos penjagaan
di daerah perbatasan.
15. Cara meningkatkan nasionalisme
Indonesia agar tidak terjadi Libanonisasi atau Balkanisasi dan NKRI tinggal
nama saja.
Salah
satu upaya agar tidak terjadi libanonisasi, yaitu menumbuhkan rasa cinta
perbedaan budaya dan memupuk sikap toleransi bagi masyarakat. Dan beberapa cara
untuk meningkatkan rasa nasionalisme, menumbuhkan semangat rela berkorban dan
gotong royong ddi masyarakat, lebih mencintai produk dalam negeri, menanamkan
dan mengamalkan nilai pancasila dengan sebaik-baiknya, menanamkan dan
melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, mewujudkan supremasi hokum,
menerapkan dan menegakkan hokum dalam arti sebenarnya dan seadilnya, serta
masyarakat harus selektif terhadap pengaruh globalisasi diberbagai bidang,
bidang ideology, politik, ekonomi, sosial budaya bangsa.
16. Implementasi Wawasan Nusantara agar
Negara kesatuan RI tetap utuh di masa globalisasi.
Setiap
warga Negara haruslah memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk
perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal
menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan
berbagai bidang ,serta sadar dan peduli akan pengaruh yang timbul pada aspek
ipoleksosbudhankam sehingga setiap warga negara dapat mengeliminir pengaruh
buruk pada aspek tersebut.
17. Paham kekuasaan Machiavelli ditinjau
dari falsafah dan ideology Pancasila.
Menurut
Machiavelli, sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil
berikut: pertama, segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan
kekuasaan; kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (divide et
impera) adalah sah; dan ketiga, dalam dunia yang kuat pasti dapat bertahan dan
menang.
Pernyataan
tersebut bertentangan dalam wawasan nusantara teori geopolitik yang menyatakan
Indonesia mempunyai falsafah dan ideologi Pancasila menganut paham perang dan
damai dalam sebuah ungkapan ‘Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih
cinta kemerdekaan. Jelas, Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan serta
adu kekuatan karena mengandung ekspansionisme dan persengketaan.
18. Pendidikan multicultural yang bisa
menghasilkan integrasi nasional dan merendam konflik.
Istilah
pendidikan multikultural secara sederhana adalah pendidikan tentang keragaman
kebudayaan dalam merespon
perubahan demografis dan
kultural lingkungan bahkan dunia
secara keseluruhan. Pendidikan
multikultural adalah proses penanaman cara
hidup untuk menghormati
secara tulus, dan
toleran dalam keberagaman budaya
yang hidup di
tengah-tengah masyarakat majemuk.
Dengan diberikannya pendidikan multikultural diharapkan adanya kelenturan mental bangsa dalam menghadapi
konflik-konflik yang berbau
suku antar golongan
ras dan agama (SARA),
sehingga persatuan bangsa tidak mudah retak dan terjadi disintegrasi
bangsa
19. Cara mempertahankan Ketahanan
Ipoleksosbud Hankam dan bangsa Indonesia tetap survive.
Dalam
ketahanan Ipoleksosbud Hankam, melalui ketahanan dalam aspek Ideologi dan
ketahanan dalam aspek ekonomi Indonesia bisa tetap survive. Pancasila sebagai
ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai
instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan
pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya kedalam mata pelajaran pkn
atau lainnya. Dalam pembangunan ekonomi yang merupakan usaha bersama atas dasar
asas kekeluargaan dibawah pengawasan anggota masyarakat,memotivasi dan
mendorong peran serta masyarakat secara aktif.
20. Belum lama ini BBM naik, Tarif Dasar
Listrik juga akan dinaikkan, sumbangan pemikiran yang konkrit agar bangsa
Indonesia bisa makmur sebagaimana tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945.
Dalam
pembukaan UUD, salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mensejahterakan
rakyat. Seharusnya pemerintah menyediakan keringanan untuk kebutuhan rakyatnya,
seperti subsidi BBM dan peringanan tariff listrik bagi yang kurang mampu. Dalam
pemberian subsidi BBM, pemerintah juga harus melakukan pendataan agar lebih
tepat sasaran konsumen BBM yang ber subsidi benar-benar masyarakat yang kurang
mampu. Sehingga kesejahteraan rakyat dapat digapai.
21. Nilai budaya yang bagaimana agar
bangsa Indonesia bisa maju.
Indonesia
memiliki berbagai macam budaya, yang seharusnya bila dirawat dan dilestarikan
dan dipadukan dengan perkembangan jaman akan memberikan kontribusi bagi
kemajuan bangsa ini. Aset budaya yang tidak dijumpai di negara lain ini, bisa
menjadi ciri khas bagi Indonesia dan dapat memberikan sumbangan besar majunya
bangsa ini lewat kelestarian budaya. Tinggal bagaimana pemerintah mengelola dan
melakukan kebijakan, serta kita sebagai pemilik asset budaya tersebut
menunjukkan kepada dunia Internasional. Sehingga bangsa ini menjadi pesaing
utama bagi Negara sosial budaya lain.
22. Tentang Sosial Engineering dalam
perubahan sosial agar masyarakat Indonesia dapat menyesuaikan dengan kemajuan
jaman.
Rekayasa
sosial atau “sosial engineering” adalah campur tangan sebuah gerakan ilmiah
dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial,
dengan kata lain perubahan sosial yang direkayasa sedemikian mungkin. Dalam
konteks ini, perubahan sosial yang diinginkan adalah dari masyarakat pertanian
menuju masyarakat industri. Sosial Engineering menjadikan ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagai alat perubahan. Sasaran perubahan, yaitu masyarakat pertanian
direncanakan dengan suatu metodologi strategi perubahan agar menjadi desain akhir
menuju masyarakat yang lebih baik lagi, yaitu masyarakat industri. Perubahan
sosial yang terencana ini, jika dilakukan dengan baik akan menimbulkan dampak
postif bagi bangsa Indonesia, antara lain dapat merubah perilaku individual
masyarakat, merubah set sosial yang sesuai dengan kemajuan jaman.
23. Realisasi GBHN Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.
Dalam
perwujudan pembangunan nasional, garis besar halauan Negara (GBHN) milik
presiden belum terealisasikan dengan baik , sebab banyak pembangunan yang malah
menjadi kasus baru KKN. Sekarang ini GBHN sudah ditinggalkan dan masyarakat
ingin kembali ke GBHN. Menurut wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin, istilah
GBHN cuma penamaan. Kini, pemerintah memakai istilah Rencana Pembangunan Jangka
Panjang atau Menengah yang pada hakikatnya sama dengan GBHN. Sejak amandemen
konstitusi dilakukan, sistem juga ikut berubah. Sekarang, mandat ada pada
presiden, dan visi misi presiden jadi bahan dasar garis besar haluan negara.
24. Cara mengatasi KKN di Indonesia yang
telah menggurita.
Permasalahan
KKN di Indonesia semakin banyak dan sulit dipecahkan. Adanya permasalahan moral
bangsa ini mengindikasikan bahwa pendidikan kewarganegaraan belum mencapai
tujuannya, yaitu menghasilkan warga Negara yang baik. Untuk itu salah satu
upaya dalam memberantas KKN jangka panjang adalah menyiapkan warganegara yang
baik, bermoral mulia melalui pendidikan kewarganegaraan yang ideal. Untuk
jangka pendeknya, pemerintah seharusnya menyiapkan kesejahteraan para wakil
rakyat dan juga rakyatnya, dan melakukan pengawasan. Serta pihak-pihak atau
lembaga pemerintah yang bertugas memberantas korupsi membentuk integritas
nasional yang dilandasi niat juga tekad untuk memberantas korupsi.
25. Solusi permasalahan sosial (penyalahgunaan
Narkoba)
Permasalahan
sosial di Indonesia salah satunya adalah masalah Narkoba. Dewasa ini
penyalahgunaan narkoba semakin marak, bahkan artis juga ikut terlibat. Narkoba
yang sebenarnya termasuk perobat-obatan kedokteran yang penggunaanya harus
sesuai kedokteran, seringkali disalahgunakan. Latarbelakangnya karena adanya
permasalahan, sehingga harus menenangkan dengan mengkonsumsi obat terlarang
tersebut. Upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya melalui
sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba, memberlakukan UU tentang
narkoba, menghentikan peredaran narkoba secara bebas, dan menyediakan tempat
rehabilitasi bagi mantan pengguna narkoba. Pelayan tempat rehabilitasi
menggunakan pendekatan multidisipliner, bersifat kuratif, rehabilitative,
promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, pendidikan fisik, mental,
sosial, resosialisasi sertapelatihan keterampilan agar mantan pengguna narkoba
mampu mandiri dan berperan aktif dalam bermasyarakat
